Program Manager

Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

Profil

Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma (Daffa) merupakan Program Manager RISE Institute. Daffa aktif di bidang riset hukum, khususnya pada isu hukum pidana dan hukum lingkungan. Daffa menempuh studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017 dan lulus di tahun 2021. Daffa kemudian melanjutkan studi Strata 2 di universitas yang sama dengan konsentrasi hukum dan sistem peradilan pidana. Semasa mahasiswa, Daffa aktif di UKM Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam dan Kelompok Belajar Criminal Law Study. Daffa juga pernah menjad staf peneliti di Pusat Studi Hukum (2019-2022). Saat ini, Daffa juga terlibat sebagai Peneliti di Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII (2023). 

Dalam bidang riset hukum, Daffa berpengalaman terlibat dalam sejumlah penelitian dengan isu utama hukum pidana dan hukum lingkungan. Serta pernah terlibat dalam agenda legal audit peraturan dan pembuatan peraturan daerah.

Pendidikan

1. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2021).

2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Peradi FH UII (2021)

3. Green Welfare’s Climate Education Mentorship and Course: Climate Policy and Planning (2022)

4. Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (sedang tempuh).

Publikasi

1. Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Padjajaran Law Review Vol. 8, No. 2, 2020)

2. Proporsionalitas Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Skripsi, 2021)

3. Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2022)

4. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Penanganan Krisis Iklim di Indonesia (IPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2022)

5. Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energy Mix Policy di Indonesia (Rechtsvinding, Vol. 11, No. 3, 2022)

6. Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022 (Lex Renaissance, Vol. 7, No. 4, 2022)

7. The Adoption of Supportive Decision-Making System As a Substitute to Amnesty for People With Mental Disabilities in the Indonesian Legal System (International Conference on Advance & Scientific Innovation, Vol. 2023)